×
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya Manusia BBGP Provinsi Jawa Tengah Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal dan aset yang dapat diberdayakan dan dilipatgandakan dalam terwujudnya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Jawa Tengah menyadari penuh peran penting SDM-nya dalam mendukung tercapainya tujuan-tujuan lembaga secara maksimal. Luasnya cakupan tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah, serta tuntutan pencapaian tugas-tugas tambahan lain, menuntut efektifitas dan efisiensi agar sasaran-sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. 

Sebagai sarana untuk terus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap pegawai, BBGP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Pegawai BBGP Provinsi Jawa Tengah  yang melibatkan seluruh pegawai sejumlah 135 orang. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari dimulai hari Senin (30/02/2023) hingga Rabu (01/02/2023). Secara khusus, kegiatan ini bertujuan agar pegawai memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan terkait dengan (1) Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) Program kerja BBGP Provinsi Jawa Tengah tahun 2023; (3) RBI; (4) SPIP dan manajemen resiko; (5) SINDE; (6) Pengelolaan keuangan; (7) Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021; (8) Penyusunan SKP 2023; dan (9) BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.  


Hari Pertama 

Sebelum menginjak materi pertama, plh. Kepala Bagian Umum BBGP Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sri Mulyono, M.Pd., membacakan laporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai BBGP Provinsi yang diikuti dengan pengarahan dan pembukaan kegiatan secara resmi oleh Kepala BBGP Provinsi Jawa Tengah, Darmadi, S.Pd., M.Pd. Dalam pembukaannya, Kepala BBGP Provinsi Jawa Tengah menuturkan, “Terkait dengan kapasitas perkenankan saya bagi menjadi tiga ranah, yaitu kapasitas keahlian, kapasitas spiritual, dan kapasitas dalam arti kewenangan. Ketiganya tidak boleh saling terpisah dan harus mewujud dalam entitas yang namanya staff atau pegawai Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah”. Semua staff perlu mengetahui kegiatan dan program yang merupakan kebijakan-kebijakan Kemdikbudristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). “Ketika menunjukkan kerja lembaga, setiap staff harus bisa mandiri dalam kebersamaan dan bersama-sama dalam kemandirian”, pesannya. 

Setelah kegiatan resmi dibuka, acara dilanjutkan dengan materi. Materi pertama adalah mengenai persuratan elektronik atau sistem yang ada di Kemdikbud disebut dengan SINDE (Sistem Naskah Dinas Elektronik) yang disampaikan narasumber dari Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan). Kemudian materi selanjutnya disampaikan mengenai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan Manajemen Resiko oleh narasumber dari Inspektorat Jenderal.  


Hari Kedua 

Kegiatan hari kedua dilaksanakan di luar ruangan tepatnya di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Bersama Surya Mentari Enterprise, pegawai BBGP Provinsi Jawa Tengah diberikan pelatihan team building yang dikemas dengan berbagai permainan. Berbagai keceriaan mewarnai permainan yang dimainkan. 


Hari Ketiga 

Di hari terakhir kegiatan, penyampaian materi dilaksanakan di kantor utama BBGP Provinsi Jawa Tengah. Materi pertama mengenai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) oleh tim dari BKN kemudian dilanjutkan dengan kedua tentang Pengelolaan Keuangan oleh tim dari BNI serta materi terakhir berkaitan dengan sosialisasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

DI penghujung kegiatan, ditutup secara resmi oleh Kepala BBGP Provinsi Jawa Tengah, Darmadi S.Pd., M.Pd. Diharapkan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan tersebut, dapat memenuhi tujuan lembaga yaitu meningkatkan kapasitas pegawai BBGP Provinsi Jawa Tengah menuju Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi.